PENDAHULUAN FIQIH MUAMALAH 2 (Lanjutan Ekonomi Syariah dan Pokok Kajiannya) Pert-1

 

PENDAHULUAN FIQIH MUAMALAH 2

(Lanjutan Ekonomi Syariah dan Pokok Kajiannya)

Dosen Pengampu : Heri Sutopo, S.E.I.,M.E.

Prodi Ekonomi Syariah UML

Semester IV Genap 2025-2026

A. Hakikat Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan bagian dari fiqih yang membahas hukum-hukum syariah terkait aktivitas ekonomi, transaksi harta, dan hubungan sosial yang bersifat finansial. Para ulama mendefinisikannya sebagai hukum syariah amaliyah yang bersumber dari dalil terperinci dan berkaitan dengan aktivitas pertukaran harta (al-mu‘amalat al-maliyah).[1] Definisi ini menunjukkan bahwa fiqih muamalah tidak hanya membahas jual beli, tetapi seluruh aktivitas ekonomi yang melibatkan kepemilikan, distribusi, dan pengelolaan harta.

Secara karakteristik, fiqih muamalah berbeda dengan fiqih ibadah. Jika ibadah bersifat ta‘abbudi (tidak boleh diubah tanpa dalil), maka muamalah bersifat ta‘aqquli, yakni terbuka terhadap rasionalisasi dan pengembangan ijtihad sesuai perkembangan zaman.[2] Oleh karena itu, hukum ekonomi Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi inovasi ekonomi modern.

B. Landasan Normatif Fiqih Muamalah

Prinsip dasar muamalah ditegaskan dalam Al-Qur’an melalui larangan memakan harta secara batil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
(QS. An-Nisa: 29)[3]

Ayat ini menegaskan dua prinsip utama: (1) larangan perolehan harta secara tidak sah dan (2) keharusan adanya kerelaan (an-taradhin) dalam transaksi. Menurut para mufassir, kata al-bathil mencakup riba, penipuan, perjudian, dan segala bentuk eksploitasi ekonomi.[4]

Selain itu, Al-Qur’an juga menegaskan perbedaan antara jual beli dan riba:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
[5](QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjadi fondasi sistem ekonomi syariah. Jual beli dibolehkan karena berbasis pertukaran riil dan keadilan, sedangkan riba dilarang karena mengandung tambahan tanpa kompensasi (‘iwadh) yang sah.[6]

C. Kaidah Dasar Fiqih Muamalah

Kaidah universal dalam muamalah berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم [7]

Artinya: hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang.

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum asal segala bentuk transaksi adalah boleh. Dalam perspektif ushul fiqih, kaidah ini termasuk dalam konsep al-ibahah al-ashliyyah, yaitu kebolehan hukum asal sebelum ada dalil yang melarang.[8]

Implikasinya, inovasi ekonomi modern seperti transaksi digital, fintech, atau e-commerce tidak otomatis haram. Ia harus diuji berdasarkan unsur-unsur yang dilarang syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fiqih muamalah memiliki sifat adaptif dan progresif.[9]

Analisis Ushul Fiqih

1. Muamalah termasuk wilayah adat dan sosial
2. Dalil umum bersifat fleksibel
3. Pengembangan hukum dilakukan melalui:
• Qiyas
• Istihsan
• Maslahah mursalah
• Sadd dzari’ah

Pendekatan ini membuat fiqih muamalah mampu menjawab perkembangan zaman.

D. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah 2

Fiqih Muamalah 2 merupakan pengembangan dari kajian dasar akad menuju implementasi dalam sistem ekonomi kontemporer. Jika pada tahap awal mahasiswa mempelajari konsep murabahah, mudharabah, dan ijarah secara normatif, maka pada tahap lanjutan dikaji penerapannya dalam industri keuangan modern.[10]

Di Indonesia, implementasi prinsip syariah dalam industri keuangan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan diawasi secara kelembagaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.[11] Peran kedua lembaga ini penting dalam menjembatani antara norma fiqih dan praktik ekonomi nasional.

E. Tantangan Ekonomi Syariah Kontemporer

Perkembangan teknologi finansial (fintech) dan pinjaman online menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait bunga tinggi dan praktik eksploitatif. Fenomena ini menunjukkan pentingnya literasi fiqih muamalah dalam masyarakat.[12]

Selain itu, munculnya aset digital seperti cryptocurrency menuntut pendekatan maqashid syariah dan analisis ‘illat hukum secara lebih mendalam. Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai statusnya sebagai mal (harta), sehingga diperlukan pendekatan ushul fiqih yang komprehensif.[13]

 

E. Perbedaan Fiqih Muamalah 1 dan 2

Fiqih Muamalah 1	Fiqih Muamalah 2
Konsep dasar akad	Implementasi akad modern
Jual beli klasik	Perbankan syariah
Syirkah klasik	Fintech syariah
Qardh dan rahn	PayLater dan pinjol
Dalil tekstual	Analisis maqashid & regulasi

 

F. Pokok Kajian Fiqih Muamalah 2

Berikut ruang lingkup kajian semester ini:

1.    Implementasi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah

• Murabahah dalam pembiayaan bank
• Mudharabah dalam investasi
• Musyarakah dalam pembiayaan usaha

Pengawasan oleh:

• Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
• Otoritas Jasa Keuangan

2.    Analisis Riba Modern

• Bunga bank
• Pinjaman online
• PayLater
• Kartu kredit

3.    Ekonomi Digital

• E-commerce (Shopee, Tokopedia)
• Dropshipping
• Affiliate marketing
• Cashback dan promo

4.    Aset dan Instrumen Kontemporer

• Saham syariah
• Sukuk
• Cryptocurrency

5.    Maqashid Syariah dalam Ekonomi

Tujuan utama:

• Hifzh al-mal (perlindungan harta)
• Keadilan distribusi
• Keseimbangan ekonomi
• Menghindari eksploitasi

G. Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia

1. Literasi ekonomi syariah masih rendah
2. Anggapan bank syariah sama dengan konvensional
3. Maraknya pinjol ilegal
4. Spekulasi crypto dan trading

Di sinilah peran mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai agen literasi dan edukasi.

H. Studi Kasus Diskusi Kelas

Kasus:

Seorang mahasiswa menggunakan PayLater untuk membeli laptop dengan cicilan 12 bulan dan dikenakan tambahan 20% dari harga barang.

Pertanyaan analisis:

1. Apakah ini termasuk riba?
2. Akad apa yang sebenarnya terjadi?
3. Bagaimana solusi syariahnya?

Mahasiswa diminta menganalisis menggunakan:

• Kaidah fiqih
• Dalil
• Pendekatan maqashid

I. Penegasan Akademik

Fiqih Muamalah 2 bukan sekadar mempelajari halal-haram, tetapi:

• Melatih berpikir kritis
• Menggunakan metodologi ushul fiqih
• Membaca realitas ekonomi modern
• Membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan

J. Penutup Pertemuan

Kesimpulan utama:

1. Fiqih muamalah bersifat dinamis.
2. Hukum asal muamalah adalah boleh.
3. Tantangan ekonomi modern membutuhkan pendekatan maqashid dan ijtihad kontemporer.
4. Mahasiswa Ekonomi Syariah harus mampu menjadi analis hukum ekonomi Islam.

 

---

[1] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

[2] Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978).

[3] Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 29.

[4] Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, tafsir QS. An-Nisa: 29.

[5] Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 275.

[6] Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi).

[7] Jalaluddin as-Suyuti, Al-Asybah wa an-Nazhair (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

[8] Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Beirut: Muassasah ar-Risalah).

[9] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV.

[10] Mardani, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2015).

[11] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, regulasi industri keuangan syariah Indonesia.

[12] Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Pengawasan Fintech Lending Indonesia.

[13] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, pembahasan mal dan transaksi modern.